MNCC_Bulukumba — Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba kembali menjadi sorotan.
Badan Investigasi Lembaga Panrita Bhineka Bersatu (BASIS LPPB) secara tegas meminta Bupati Bulukumba untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, karena dinilai gagal menjalankan tugas strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil.
Ketua BASIS LPPB, Riswan Black, dalam pernyataan resminya, menilai bahwa Dinas Perdagangan tidak menunjukkan performa yang maksimal, terutama dalam penataan pasar-pasar tradisional serta pengelolaan distribusi kebutuhan pokok.
“Salah satu bukti nyata adalah polemik pemindahan pedagang dari Pasar Tradisional Cekkeng Kasuara ke pasar modern yang dinilai tanpa perencanaan matang dan minim sosialisasi,” ujarnya, Minggu (6/7).
Menurut Riswan, proses relokasi tersebut tidak hanya terkesan tergesa-gesa, tetapi juga mengabaikan aspirasi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di lokasi lama. Ia menyebut banyak pedagang dirugikan karena lokasi pasar baru dianggap tidak strategis dan belum siap secara infrastruktur maupun fasilitas.
“Pemindahan ini sangat tidak transparan dan terkesan memaksakan kehendak. Faktanya, banyak kios di pasar modern yang kini kosong karena minim pembeli. Ini jelas menunjukkan dampak buruk dari kebijakan yang tidak berpihak pada pedagang kecil,” lanjutnya.
Lebih jauh, BASIS LPPB juga menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Perdagangan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok. Menurutnya, tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk menstabilkan harga di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Alih-alih menghadirkan solusi, Dinas Perdagangan justru kehilangan arah. Tidak ada program nyata yang berpihak kepada rakyat kecil. Maka dari itu, kami mendesak Bupati Bulukumba untuk segera mencopot Kadis Perdagangan dan menggantinya dengan sosok yang lebih kompeten dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Riswan Black.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terkait desakan tersebut. (Tim)
